Perusahaan Tak Perlu Waswas! Aulia Tegaskan Pemeriksaan Pajak Bukan untuk Tambah Beban

Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan pemeriksaan pajak terhadap perusahaan bukan ajang mencari pungutan baru. Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan, langkah tersebut hanya untuk mencocokkan data dan memastikan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan tercatat sesuai aturan.

Gambar

Adakata.id, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, memastikan pemeriksaan administrasi dan lapangan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya bukan bertujuan menambah beban pajak maupun menciptakan pungutan baru bagi pelaku usaha.

Pemeriksaan yang dilakukan Tim Terpadu Peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Timur tersebut difokuskan pada pencocokan data dan pembenahan pencatatan kewajiban perpajakan perusahaan agar sesuai dengan aktivitas operasional di lapangan serta ketentuan yang berlaku.

Penegasan itu disampaikan Aulia saat membuka kegiatan pemeriksaan di Gedung Putri Karang Melenu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).

“Satu hal yang ingin saya tegaskan, kegiatan ini tidak sama sekali akan memberikan beban tambahan kepada perusahaan. Kegiatan ini tidak akan memberikan kontribusi-kontribusi yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perusahaan yang selama ini telah memenuhi kewajiban perpajakan secara rutin tidak perlu merasa khawatir. Pemerintah hanya ingin memastikan seluruh pembayaran pajak telah tercatat dengan benar dan sesuai dengan aktivitas usaha masing-masing perusahaan.

Meski demikian, sejumlah aspek tetap menjadi perhatian dalam pemeriksaan, terutama terkait penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan pemenuhan kewajiban Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Aulia bahkan menyinggung adanya penyedia BBM yang menawarkan pilihan transaksi dengan pembayaran PBBKB maupun tanpa pungutan tersebut. Menurutnya, praktik semacam ini perlu ditelusuri agar pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan sesuai ketentuan.

Kendati demikian, ia memastikan pemerintah akan mengedepankan solusi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan. Dengan begitu, pembenahan dapat dilakukan tanpa menimbulkan beban yang tidak semestinya bagi pelaku usaha.

“Kita hanya ingin menempatkan sesuatu sesuai dengan porsi dan proporsinya. Kalau selama ini sudah membayar pajak dengan rutin, tinggal terlaporkan,” katanya.

Aulia pun meminta seluruh perusahaan bersikap kooperatif dan terbuka selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperbaiki tata kelola administrasi perpajakan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah tanpa melanggar ketentuan maupun memberatkan dunia usaha. (Am/Advdiskominfokukar)

Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Adakata.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *