
Adakata.id, Sangatta – Keberhasilan menurunkan emisi karbon belum cukup jika manfaat program belum dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendorong penguatan tata kelola data, layanan pengaduan, dan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
Upaya tersebut ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Ririn Sari Dewi, saat membuka Workshop Pertukaran dan Penguatan Data Spasial, Layanan Pengaduan, dan Penyebarluasan Informasi FCPF di Hotel Mercure Samarinda, belum lama ini.
Ririn mengatakan, pembagian manfaat FCPF membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas pihak. Dengan begitu, hasil program tidak hanya tercermin dalam capaian penurunan emisi, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat serta mendukung kelestarian lingkungan.
“Pembagian manfaat FCPF merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat sekaligus mendukung kelestarian lingkungan,” kata Ririn yang hadir mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim.
Workshop bertema “Dari Penurunan Emisi Menuju Manfaat Berkelanjutan” tersebut berfokus pada tiga agenda utama. Pertama, mengintegrasikan data spasial kehutanan melalui penyelarasan standar dan mekanisme berbagi data antarlembaga. Kedua, memperkuat layanan pengaduan dengan memperjelas alur penanganan serta tanggung jawab masing-masing instansi. Ketiga, meningkatkan penyebarluasan informasi agar pelaksanaan program lebih terbuka dan mudah dipahami masyarakat.
Panitia kegiatan, Untung Maryono, menegaskan bahwa berakhirnya pembayaran berbasis kinerja bukan berarti tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keberlanjutan manfaat FCPF turut berakhir.
Menurutnya, keberlanjutan program perlu didukung pemanfaatan sejumlah instrumen, di antaranya aplikasi SIGAP Kehutanan untuk pengelolaan data spasial, SP4N-LAPOR! sebagai kanal pengaduan masyarakat, serta komunikasi publik mengenai capaian dan pembagian manfaat program.
Dari Kabupaten Kutai Timur (Kutim), kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kutim Ripto Widargo, Perencana Ahli Muda Kartini, serta sejumlah perwakilan Diskominfo Staper, yakni Nur Farida Kusnah, Muhajirah, Fathillah Wahyu S, Arie Firdaus, dan Annisa Aurelia Febrianti.
Keikutsertaan perwakilan Kutim diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, terutama dalam mendukung pengelolaan data, penyampaian informasi, dan penanganan pengaduan terkait program FCPF. Dengan demikian, manfaat program diharapkan dapat terus berlanjut bagi masyarakat dan lingkungan. (Adv/Ar)






