
Adakata.id, Sangatta – Sebanyak 107 pasangan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akhirnya memperoleh kepastian hukum atas pernikahan mereka setelah mengikuti sidang isbat nikah. Melalui program yang difasilitasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kutim, pasangan yang sebelumnya menikah secara siri kini mendapatkan dokumen resmi berupa buku nikah.
Penyerahan dokumen hasil isbat nikah dan buku nikah berlangsung di Lamin Datun, Kecamatan Muara Ancalong, Minggu (15/11/2026). Program tersebut terlaksana melalui kerja sama Baznas Kutim dengan Pengadilan Agama Sangatta dan Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Bengkal.
Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang telah menikah secara agama, tetapi belum memiliki pencatatan perkawinan secara resmi oleh negara. Dengan adanya penetapan isbat nikah, pasangan dapat memperoleh legalitas perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua Baznas Kutim, Masnif Sofwan, mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat, terutama warga di wilayah pedalaman yang masih menghadapi kendala dalam memperoleh legalitas perkawinan.
Menurutnya, masih terdapat pasangan yang telah lama membangun rumah tangga, tetapi belum memiliki dokumen pernikahan resmi. Kondisi tersebut dapat berdampak pada pemenuhan hak administrasi keluarga, termasuk hak anak.
“Sidang isbat ini adalah menjadikan yang tadinya nikah siri, kemudian kita nikahkan sesuai dengan aturan undang-undang negara,” ujar Masnif.
Ia menjelaskan, kepemilikan dokumen perkawinan resmi akan memudahkan pasangan dalam mengurus berbagai keperluan administrasi kependudukan. Salah satunya adalah pengurusan akta kelahiran anak.
“Begitu pernikahan sesuai dengan aturan negara, anak yang lahir akan mudah mendapatkan akta kelahiran. Saat ini masih ada laporan anak usia SD yang tidak sekolah dan disinyalir tidak memiliki akta kelahiran,” katanya.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengapresiasi kolaborasi Baznas, Pengadilan Agama Sangatta, dan KUA Muara Bengkal dalam membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas perkawinan mereka.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan legalitas pernikahan, tetapi juga mendukung pemenuhan hak administrasi keluarga. Pemkab Kutim pun mendukung pelaksanaan program serupa agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen perkawinan resmi.
Salah seorang penerima manfaat, Rian, mengaku bersyukur karena dirinya dan pasangan kini memperoleh pengakuan resmi atas pernikahan mereka. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan Baznas Kutim yang telah memfasilitasi proses tersebut tanpa dipungut biaya. (Adv/Ar)






