Bukan Sekadar Kesepakatan, Gubernur Kaltim Minta Anak Terlantar Segera Dapat NIK dan Pendampingan

Adakata.id, Sangatta – Pemenuhan hak anak terlantar tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan antarlembaga. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud meminta seluruh pihak segera mengambil langkah konkret, mulai dari pendataan dan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pendampingan hukum, hingga pemenuhan kebutuhan pendidikan dan dasar anak.

Penegasan itu disampaikan Rudy dalam kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama untuk Pemenuhan Hak Anak-Anak Terlantar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026). Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman turut hadir bersama sejumlah kepala daerah lainnya.

Rudy menegaskan, penanganan anak terlantar membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, anak-anak yang membutuhkan perlindungan tidak bisa terus menunggu tanpa kepastian tindak lanjut.

“Ini bukan hanya untuk penandatanganan, tapi harus action karena anak anak kita sudah menunggu, untuk aksi dari para pemangku kepentingan,” ucapnya.

Salah satu langkah yang menjadi perhatian ialah pendataan serta penerbitan NIK dan dokumen identitas bagi anak-anak terlantar. Kelengkapan administrasi kependudukan tersebut penting agar mereka tercatat secara resmi dan dapat mengakses berbagai layanan dasar sebagai warga negara.

Selain administrasi kependudukan, pendampingan hukum juga diperlukan, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan proses perwalian maupun pengangkatan anak. Proses tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Untuk mendukung penanganan tersebut, Pemprov Kaltim mendorong kolaborasi lintas lembaga. Sejumlah pihak yang dilibatkan antara lain Dinas Sosial, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, kejaksaan, Baznas, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), serta unsur kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Kolaborasi ini diharapkan memperkuat penanganan anak terlantar secara menyeluruh, mulai dari pendataan, pendampingan hukum, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pengurusan dokumen kependudukan.

Rudy juga mendorong keterlibatan dunia usaha dalam mendukung pemenuhan hak anak terlantar. Pemprov Kaltim akan memperkuat sinergi dengan perusahaan daerah dan korporasi swasta melalui optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Dukungan tersebut diarahkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan anak-anak terlantar. Dengan demikian, tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga membutuhkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat.

Kehadiran Bupati Ardiansyah Sulaiman dalam agenda tersebut menjadi bagian dari keterlibatan Pemkab Kutim dalam upaya pemenuhan hak anak di tingkat provinsi. Sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten diperlukan agar kesepakatan dapat ditindaklanjuti melalui program dan penanganan yang sesuai dengan kondisi di daerah.

Ardiansyah menegaskan, perlindungan anak terlantar bukan sekadar persoalan administrasi pemerintahan ataupun tanggung jawab satu lembaga. Pemenuhan hak anak harus menjadi perhatian bersama agar mereka memperoleh perlindungan dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

“Pada akhirnya, perlindungan anak terlantar bukan hanya urusan administrasi pemerintahan atau tanggung jawab satu lembaga. Ada hak-hak anak yang harus dipenuhi dan masa depan yang perlu dijaga. Karena itu, kehadiran negara harus nyata, terukur, dan dapat dirasakan oleh anak-anak yang selama ini membutuhkan perlindungan,” sebut Ardiansyah. (Adv/Ar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *