Pelayanan Publik Kutim Raih Predikat Terbaik, Sekda Ingatkan OPD Jangan Cepat Puas

Adakata.id, Sangatta – Predikat pelayanan publik terbaik yang diraih Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada 2024 tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Sekretaris Kabupaten (Sekda) Kutim Rizali Hadi meminta standar pelayanan terus diperbaiki, mulai dari integrasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) hingga peningkatan kesejahteraan dan kenyamanan pegawai.

Pesan itu disampaikan Rizali saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim. Ia hadir mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (17/11/2026).

Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas rancangan standar pelayanan sekaligus menghimpun masukan dari berbagai unsur masyarakat sebelum dokumen ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan ini dihadiri kepala perangkat daerah, Sekretaris DPRD Kutim Zainuddin, para kepala bagian di lingkungan Setkab Kutim, perwakilan camat, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta purnabakti PNS Pemkab Kutim, Sudirman Latif.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Umum Setkab Kutim Uud Sudiharjo menjelaskan, penyusunan standar pelayanan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014.

Proses penyusunan telah dimulai sejak 22 Oktober 2026 melalui pembahasan rancangan awal bersama tim penyusun dan seluruh bagian di lingkungan Setkab Kutim. Tahapan berikutnya dilanjutkan melalui forum konsultasi publik untuk menghimpun masukan dari enam unsur pemangku kepentingan.

Hasil pembahasan akan dituangkan dalam berita acara, kemudian disempurnakan sebelum ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Kabupaten Kutim. Dokumen standar pelayanan tersebut selanjutnya akan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Rizali mengapresiasi capaian pelayanan publik Kutim pada 2024. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

“Semakin membaiknya pelayanan dan semakin meningkatnya layanan, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kita, kebutuhan akan layanan juga akan semakin meningkat,” kata Rizali.

Ia menyebutkan, terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan agar standar pelayanan dapat diterapkan secara optimal. Keempatnya meliputi kejelasan regulasi, kesiapan sarana dan prasarana serta teknologi, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan dukungan anggaran operasional.

Selain itu, Rizali menekankan pentingnya penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terutama melalui integrasi dan pemanfaatan data antara sekretariat daerah dengan seluruh perangkat daerah.

“Kita punya data, tetapi yang menangani data ini masih belum bisa kita maksimalkan. Nanti sekretariat berhubungan dengan Perangkat Daerah, hingga terjadilah pemanfaatan data antara satu Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah yang lain,” ujarnya.

Rizali juga menyoroti kesejahteraan pegawai sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan. Menurutnya, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan insentif perlu mempertimbangkan beban kerja sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang nyaman.

“Orang kalau melayani dengan cemberut kan tidak enak dilihat. Supaya dia tidak stres, ya berikan insentifnya, tambahkan ke dalam ruang TPP. Kesejahteraan itu ukurannya selain pendapatan, juga ada rasa nyaman,” tuturnya. (Adv/Ar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *