Adakata.id, Sangatta – Pembangunan jalan di Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kutai Timur (Kutim), belum dapat dimulai karena terkendala izin pemanfaatan lahan dari PT Kiani Lestari. Padahal, material dan berbagai kebutuhan pembangunan telah disiapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutim.
Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perkim Kutim, Asran, mengatakan belum adanya persetujuan dari perusahaan menjadi kendala utama tertundanya pekerjaan tersebut.
“Material dan berbagai persiapan lainnya sebenarnya sudah siap. Tinggal pelaksanaan pembangunan, tetapi sampai sekarang belum bisa dilakukan karena pihak perusahaan belum memberikan izin,” jelasnya.

Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan itu berada dalam wilayah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Kiani Lestari. Karena itu, pekerjaan membutuhkan persetujuan pemanfaatan lahan dari pihak perusahaan.
Jalan tersebut merupakan akses penghubung kawasan Desa Himba Lestari dengan permukiman warga. Keberadaannya juga diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat menuju kawasan pertanian dan perkebunan nanas di Kecamatan Batu Ampar.
Kepala Desa Himba Lestari, Firmansyah, mengatakan jalan tersebut menjadi kebutuhan penting masyarakat. Sekitar 60 kepala keluarga (KK) diperkirakan akan merasakan manfaat jika akses itu tersedia.
“Jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi akses utama menuju permukiman dan kawasan perkebunan,” ungkap Firmansyah.
Kendala perizinan tersebut turut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, didampingi Ketua DPRD Kutim Jimmi dan Asisten II Sekretariat Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Noviari Noor. Rapat berlangsung di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Senin (9/11/2026).
Manajemen PT Kiani Lestari yang telah diundang belum dapat menghadiri pertemuan tersebut. Meski demikian, rapat tetap dilaksanakan untuk membahas hambatan perizinan dan merumuskan langkah penyelesaian agar pembangunan jalan dapat dilanjutkan.
Mahyunadi mengatakan, Pemkab Kutim ingin menyelesaikan persoalan lahan tersebut secara menyeluruh. Sejumlah alternatif pemanfaatan kawasan akan dikaji, termasuk melalui skema perhutanan sosial, pinjam pakai kawasan hutan, maupun bentuk kerja sama lain yang memungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita ingin menindaklanjuti dan menyelesaikan persoalan lahan masyarakat yang berada di dalam wilayah HPH PT Kiani. Harapannya, lahan tersebut nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang, baik melalui skema perhutanan sosial, pinjam pakai, maupun opsi lainnya yang memungkinkan,” ujar Mahyunadi.
Ia menilai, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor serta kajian terhadap aspek kewenangan dan legalitas pemanfaatan kawasan. Hal itu diperlukan agar solusi yang dipilih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.
Sebagai langkah awal, rapat menyepakati perlunya pembentukan tim khusus. Tim tersebut akan bertugas mengidentifikasi persoalan di lapangan, mengkaji berbagai alternatif penyelesaian, serta mengoordinasikan langkah teknis dan administratif. Pembentukan tim akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan.
Rapat turut dihadiri perwakilan Bappeda Kutim, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perkim, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bengalon, Camat Batu Ampar Akhmadsyah, serta Kepala Desa Mugi Rahayu Isma Joni. (Adv/Ar)






