Adakata.id, Sangatta – Pembangunan jalan yang dibutuhkan sekitar 60 kepala keluarga (KK) di Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kutai Timur (Kutim), belum dapat direalisasikan. Proyek tersebut terkendala izin pemanfaatan lahan yang masuk dalam wilayah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Kiani Lestari, meski material dan sejumlah persiapan pembangunan telah tersedia.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kini mencari solusi agar pembangunan jalan tersebut dapat dilanjutkan. Salah satu langkah yang disiapkan ialah membentuk tim khusus untuk mengkaji persoalan lahan dan merumuskan skema pemanfaatan kawasan yang sesuai ketentuan hukum.
Persoalan itu dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, didampingi Ketua DPRD Kutim Jimmi dan Asisten II Sekretariat Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Noviari Noor. Rapat berlangsung di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Senin (9/11/2026).

Manajemen PT Kiani Lestari yang turut diundang belum dapat menghadiri pertemuan tersebut. Meski demikian, rapat tetap dilaksanakan untuk membahas kendala perizinan dan merumuskan langkah penyelesaian.
Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutim, Asran, mengatakan pembangunan jalan sebenarnya telah memasuki tahap kesiapan pelaksanaan. Namun, pekerjaan belum dapat dimulai karena izin pemanfaatan lahan dari perusahaan belum diperoleh.
“Material dan berbagai persiapan lainnya sebenarnya sudah siap. Tinggal pelaksanaan pembangunan, tetapi sampai sekarang belum bisa dilakukan karena pihak perusahaan belum memberikan izin,” jelasnya.
Jalan tersebut merupakan akses penghubung kawasan Desa Himba Lestari dengan permukiman warga. Akses ini juga dibutuhkan untuk menunjang mobilitas masyarakat menuju kawasan pertanian dan perkebunan nanas di Kecamatan Batu Ampar.
Kepala Desa Himba Lestari, Firmansyah, menyebut pembangunan jalan tersebut menjadi kebutuhan penting masyarakat. Sekitar 60 KK diperkirakan akan merasakan manfaatnya, terutama dalam mengakses permukiman serta kawasan pertanian dan perkebunan.
“Jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi akses utama menuju permukiman dan kawasan perkebunan,” ungkap Firmansyah.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan, penyelesaian persoalan tersebut harus disertai kepastian hukum terkait pemanfaatan lahan dalam jangka panjang. Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya ingin membuka akses jalan, tetapi juga mencari solusi agar lahan masyarakat yang berada dalam wilayah HPH PT Kiani Lestari dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan.
Sejumlah alternatif akan dikaji, di antaranya melalui skema perhutanan sosial, pinjam pakai kawasan hutan, maupun bentuk kerja sama lain yang memungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Kita ingin menindaklanjuti dan menyelesaikan persoalan lahan masyarakat yang berada di dalam wilayah HPH PT Kiani. Harapannya, lahan tersebut nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang, baik melalui skema perhutanan sosial, pinjam pakai, maupun opsi lainnya yang memungkinkan,” ujar Mahyunadi.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kajian menyeluruh. Aspek kewenangan serta legalitas pemanfaatan kawasan harus dipastikan agar solusi yang dipilih memiliki dasar hukum dan dapat ditindaklanjuti.
Sebagai langkah awal, rapat menyepakati pembentukan tim khusus. Tim tersebut akan bertugas mengidentifikasi kondisi dan persoalan di lapangan, mengkaji alternatif penyelesaian, serta mengoordinasikan kebutuhan teknis dan administratif bersama pihak terkait.
Rapat turut dihadiri perwakilan Bappeda Kutim, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perkim, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bengalon, Camat Batu Ampar Akhmadsyah, serta Kepala Desa Mugi Rahayu, Isma Joni.
Pembentukan tim akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan. Pemkab Kutim berharap kajian tersebut dapat menghasilkan solusi atas kendala pemanfaatan lahan sehingga pembangunan jalan yang telah dipersiapkan bisa dilanjutkan dan kebutuhan akses masyarakat Himba Lestari terpenuhi. (Adv/Ar)






