
Adakata.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membidik tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp800 miliar melalui optimalisasi pencatatan dan pengawasan kewajiban perpajakan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Potensi peningkatan penerimaan daerah itu disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat membuka pemeriksaan administrasi dan lapangan oleh Tim Terpadu Peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Timur di Gedung Putri Karang Melenu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).
Aulia menjelaskan, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memastikan seluruh aktivitas perusahaan tercatat secara akurat, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar dan alat berat. Menurutnya, pembenahan administrasi tersebut dapat membuka peluang penerimaan daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Ia menilai potensi tersebut cukup besar mengingat aktivitas pertambangan di Kukar tergolong tinggi. Bahkan, berdasarkan data yang dimilikinya, produksi batu bara Kukar lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur.
“Merapikan pencatatan saja itu kemungkinan pendapatan Kutai Kartanegara akan naik sekitar Rp800 miliar,” ujarnya.
Aulia juga menyoroti adanya selisih penerimaan daerah antara Kukar dan Kabupaten Kutai Timur yang disebutnya hampir mencapai Rp600 miliar. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam mendorong pemeriksaan serta rekonsiliasi data perpajakan perusahaan.
Ia optimistis, apabila proses optimalisasi berjalan dengan baik, penerimaan daerah Kukar pada 2027 berpeluang meningkat minimal Rp800 miliar dibandingkan tahun ini.
Aulia menegaskan, langkah tersebut bukan bertujuan menambah beban pajak bagi perusahaan. Pemerintah daerah hanya ingin memastikan seluruh kewajiban perpajakan yang telah diatur dapat tercatat dengan benar dan dibayarkan sesuai ketentuan.
“Kami tidak membutuhkan pembiayaan lebih dari perusahaan. Kita merapikan pencatatan saja,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap seluruh perusahaan yang beroperasi di Kukar dapat bersikap terbuka dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Dengan pencatatan yang lebih akurat, potensi penerimaan daerah diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Am/Advdiskominfokukar)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Adakata.id












