Anggaran Pusat Belum Terserap 60 Persen, Pemkab Kukar Pastikan Honor Kader Posyandu Tetap Dibayar

Di tengah belum optimalnya realisasi anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemkab Kukar memastikan hak masyarakat tetap menjadi prioritas. Honor kader Posyandu, insentif RT, petugas Puskesos, hingga belanja pelayanan dasar tetap diupayakan terpenuhi.

Gambar

Adakata.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan belanja yang berkaitan langsung dengan hak masyarakat dan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Langkah ini dilakukan di tengah realisasi anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat hingga November 2026 yang masih berada di bawah 60 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan Bupati Aulia Rahman Basri telah menginstruksikan seluruh jajaran agar kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat tidak terabaikan, terutama pembayaran honor dan insentif bagi para petugas pelayanan di tingkat masyarakat.

Beberapa di antaranya adalah honor kader Posyandu, insentif ketua RT, serta petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Selain itu, belanja wajib mengikat seperti gaji dan tunjangan aparatur juga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Pak Bupati mengarahkan kepada kami, semua hak-hak perorangan masyarakat, seperti honor kader Posyandu, insentif RT, dan Puskesos, jangan sampai tidak dibayarkan,” ujar Sunggono, Jumat (6/11/2026).

Selain memastikan hak masyarakat terpenuhi, Pemkab Kukar juga memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurut Sunggono, pemenuhan standar pelayanan dasar merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Program-program yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah juga tetap masuk dalam daftar prioritas anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap berjalan meski realisasi anggaran dari pusat belum optimal.

Untuk mempercepat realisasi anggaran tersebut, Bupati Aulia bersama Wakil Bupati Rendi Solihin dan jajaran terkait telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.

Sunggono menegaskan, Pemkab Kukar terus berupaya menjaga konsistensi pemenuhan berbagai prioritas belanja tersebut sembari mendorong percepatan realisasi anggaran.

“Alhamdulillah, sampai hari ini kita konsisten. Hal-hal itu menjadi prioritas yang terus kita upayakan agar bisa direalisasikan,” tutupnya. (Am/Advdiskominfokukar)

Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Adakata.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed