Adakata.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berupaya meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik bagi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Kutai (TNK). Namun, setiap pembangunan harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar tidak mengganggu fungsi dan kelestarian kawasan konservasi.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, saat penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkab Kutim, Balai Taman Nasional Kutai, dan PT PLN di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, Senin (9/11/2026).
Ardiansyah mengatakan, pemerintah daerah akan membentuk tim terpadu untuk meninjau kondisi lapangan. Tim tersebut bertugas mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sekaligus mengkaji jenis pembangunan yang memungkinkan dilakukan tanpa mengganggu kawasan TNK.

“Makanya ini komitmen kita harus bekerja sama. Nanti akan dibentuk tim untuk melihat kondisi ke lapangan. Jangan sampai pembangunan itu malah mengganggu kelestarian Taman Nasional Kutai. Jadi, taman nasional tetap ada, layanan publik juga tetap berjalan,” tegasnya.
Menurut Ardiansyah, pembangunan jaringan listrik menjadi salah satu prioritas dalam kerja sama tersebut. Sementara kebutuhan lain, seperti penyediaan air bersih melalui PDAM, masih dapat dibahas lebih lanjut dengan tetap mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Camat Sangatta Selatan, Dewi, mengatakan pemerintah kecamatan sebelumnya telah mengusulkan sekitar 360 paket pembangunan infrastruktur di wilayah yang bersinggungan dengan kawasan TNK. Usulan tersebut meliputi pembangunan jalan, gang, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos).
“Dari pemerintah sebenarnya sudah mengusulkan sekitar 360 item pembangunan di wilayah TNK, khususnya jalan-jalan, gang, dan fasilitas umum lainnya. Tetapi untuk hari ini kita baru terfokus pada pembangunan jaringan listrik di Teluk Lombok, dan Airport,” ujarnya.
Dalam pembahasan kerja sama tersebut, pembangunan jaringan listrik menjadi fokus utama, terutama untuk wilayah Teluk Lombok dan Airport Sangkima.
Sementara itu, usulan pembangunan akses jalan menuju Airport Sangkima yang sebelumnya diajukan untuk dimasukkan dalam PKS belum tercantum dalam perjanjian yang ditandatangani. Dengan demikian, rencana tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Dewi berharap kerja sama tersebut tidak hanya terbatas pada pembangunan jaringan listrik. Menurutnya, peningkatan akses jalan dan fasilitas publik lainnya juga perlu mendapat perhatian agar kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan TNK dapat terpenuhi.
“Harapan kita tidak hanya berhenti sampai pembangunan jaringan PLN saja, tetapi juga fasum-fasos, khususnya jalan. Ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga kelestarian fungsi kawasan konservasi TNK, sehingga setiap pembangunan tetap harus mengikuti regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Dia menambahkan, verifikasi lapangan dan koordinasi melalui tim terpadu menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap usulan pembangunan sesuai dengan ketentuan pengelolaan kawasan konservasi.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah berharap kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik dapat dipenuhi tanpa mengabaikan tanggung jawab menjaga kelestarian TNK. Pembentukan tim terpadu diharapkan menjadi langkah awal untuk mengkaji berbagai usulan infrastruktur, terutama bagi masyarakat di Teluk Lombok, Sungai Tabuan, dan wilayah sekitarnya. (Adv/Ar)






