
Adakata.id, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, mengingatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, terutama terhadap penggunaan anggaran desa. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah desa harus dipastikan digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Aulia saat melantik anggota Pengganti Antarwaktu (PAW) BPD di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, BPD memiliki peran strategis dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), serta berbagai sumber pembiayaan lainnya.
Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, ketentuan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, anggaran yang dikelola pemerintah desa tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
“BPD juga bertanggung jawab untuk mengawasi setiap rupiah dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan seluruh pembiayaan-pembiayaan atau anggaran yang melekat pada desa, sehingga anggaran tersebut benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, BPD juga memiliki peran bersama kepala desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Regulasi tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan serta arah pembangunan desa.
Aulia mengibaratkan kedudukan BPD di tingkat desa seperti DPRD di tingkat kabupaten. Keduanya memiliki fungsi penting dalam mengawal jalannya pemerintahan, termasuk memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran tetap berada pada koridor yang telah ditetapkan.
Karena itu, ia berharap anggota BPD yang baru dilantik dapat menjalankan amanah secara profesional, menjaga integritas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugasnya. (Am/Advdiskominfokukar)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Adakata.id









