Adakata.id, Tenggarong – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum mencapai 64 persen. Hasil pengukuran tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, terutama terkait komunikasi publik dan pemahaman masyarakat terhadap kondisi keuangan serta prioritas pembangunan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah belum optimalnya penyampaian informasi mengenai kemampuan keuangan daerah. Penurunan kapasitas APBD berdampak pada pembiayaan pembangunan, tetapi kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya dipahami masyarakat.
“Orang tahunya Kukar itu ada terus duitnya. Orang tidak tahu bahwa hari ini terjadi kontraksi yang sangat luar biasa terhadap pembiayaan kita,” ungkapnya, Minggu (8/11/2026).
Menurut Aulia, masyarakat umumnya masih mengukur pembangunan dari hasil fisik yang terlihat secara langsung, seperti jalan, jembatan, dan bangunan baru. Padahal, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran untuk memelihara dan menangani kerusakan infrastruktur yang sudah ada.
Salah satu contohnya adalah penanganan titik-titik longsor. Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, kebutuhan anggaran untuk menangani longsor di sejumlah lokasi di Kukar mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Aulia menilai, pekerjaan seperti penanganan longsor terkadang tidak dianggap sebagai pembangunan oleh masyarakat karena tidak menghasilkan jalan atau bangunan baru. Padahal, upaya tersebut penting untuk menjaga infrastruktur tetap berfungsi dan mencegah kerusakan yang lebih parah.
“Bagi masyarakat, menangani longsoran itu bukan membangun sesuatu atau jalan yang baru. Dianggapnya bukan pembangunan yang kita lakukan,” jelasnya.
Di sisi lain, Aulia menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik secara umum masih berada di atas 80 persen, bahkan mendekati 90 persen. Kondisi ini menjadi salah satu bahan pembanding bagi pemerintah daerah dalam membaca hasil pengukuran kepuasan pada sektor infrastruktur.
Pemerintah, lanjutnya, akan mengolah hasil riset tersebut untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penilaian masyarakat. Evaluasi ini bukan untuk mencari pihak yang benar atau salah, melainkan menjadi dasar pembenahan, termasuk dalam memperkuat komunikasi mengenai kondisi keuangan daerah dan prioritas pembangunan. (Am/Advdiskominfokukar)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Adakata.id
