Adakata.id, Sangatta – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana alam, hingga potensi gangguan keamanan di kawasan pesisir menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai risiko tersebut, Pemkab Kutim mendorong peningkatan koordinasi dengan TNI Angkatan Laut (TNI AL).
Upaya penguatan koordinasi itu dibahas dalam pertemuan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dengan Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) VIII Laksamana Muda TNI Sumarji Bimoaji di Tanjung Bara, kawasan operasional PT Kaltim Prima Coal (KPC), Rabu (4/11/2026) sore.
Ardiansyah mengatakan, karakter wilayah Kutim yang memiliki kawasan hutan luas, wilayah pesisir, serta aktivitas industri dan pelabuhan membutuhkan kesiapan lintas lembaga. Penanganan bencana maupun pengamanan wilayah, menurutnya, tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi.

“Kita ingin koordinasi dengan TNI AL semakin kuat. Kalau terjadi kebakaran hutan atau bencana, semua pihak harus bisa bergerak cepat dan saling mendukung,” ujarnya.
Menurut Ardiansyah, dukungan personel dan kemampuan operasional TNI AL dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menghadapi keadaan darurat. Kerja sama lintas lembaga juga diperlukan untuk meningkatkan langkah pencegahan dan mitigasi sebelum bencana terjadi.
Selain karhutla dan potensi bencana alam, pengamanan kawasan pesisir serta objek vital nasional turut menjadi pembahasan. Hal ini dinilai penting mengingat Kutim memiliki wilayah perairan dan aktivitas industri yang berperan dalam pergerakan ekonomi daerah.
Keberadaan kawasan industri dan pelabuhan membuat pengamanan wilayah pesisir tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan, tetapi juga perlindungan terhadap aktivitas strategis dan kepentingan masyarakat.
Karena itu, Ardiansyah berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan TNI AL tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan. Koordinasi rutin dan langkah antisipasi sejak dini perlu dibangun agar setiap pihak memahami peran masing-masing dan dapat bergerak cepat ketika dibutuhkan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kutim Jimmi serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutim. Keterlibatan berbagai unsur ini diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemkab Kutim berharap kesiapsiagaan menghadapi karhutla dan bencana alam semakin baik. Pengamanan kawasan pesisir dan objek vital yang menopang aktivitas ekonomi daerah juga diharapkan mendapat perhatian lebih. (Adv/Ar)









