
Adakata.id, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, meminta agar penerimaan pajak dari aktivitas perusahaan turut memperhitungkan lokasi operasional usaha. Menurutnya, daerah tempat perusahaan menjalankan kegiatan usaha berhak memperoleh bagian penerimaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pemeriksaan administrasi dan lapangan yang dilakukan Tim Terpadu Peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Timur terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar.
Aulia menyampaikan hal itu saat membuka kegiatan pemeriksaan di Gedung Putri Karang Melenu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).
Ia mencontohkan, sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kukar memiliki kantor pusat di Samarinda, Balikpapan, bahkan Jakarta. Kondisi serupa juga terjadi pada administrasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan alat berat yang tercatat di luar Kukar, meskipun penggunaannya untuk menunjang kegiatan operasional di wilayah tersebut.
Menurutnya, persoalan ini perlu dicermati karena aktivitas perusahaan turut memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur daerah, termasuk jalan yang dibangun serta dipelihara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.
“Ketika perusahaan beroperasi di wilayah Kutai Kartanegara, maka pajak bahan bakarnya itu haruslah dinikmati oleh Kukar,” tegasnya.
Untuk itu, Aulia meminta tim terpadu melakukan pemeriksaan data perusahaan secara objektif, transparan, dan terkoordinasi. Perusahaan juga diharapkan terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai jumlah alat berat, lokasi penggunaannya, hingga pencatatan pembelian bahan bakar.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak menuntut pembagian penerimaan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah. Sebaliknya, prinsip keadilan harus didasarkan pada lokasi berlangsungnya aktivitas usaha dan pemanfaatan fasilitas daerah.
“Kami meminta keadilan. Adil tidak berarti sama rata. Di mana kegiatan tersebut dilaksanakan, di situlah proses perpajakan itu terselenggarakan atau terbayarkan,” ujarnya.
Melalui pemeriksaan dan pembenahan administrasi tersebut, Aulia berharap hak penerimaan daerah dapat dihitung secara lebih tepat. Dengan demikian, pajak dari aktivitas perusahaan yang berlangsung di Kukar dapat memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Am/Advdiskominfokukar)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Adakata.id












