Sekolah Rakyat di Muara Badak Disiapkan Tampung 2.500 Siswa, Kukar Tunggu Anggaran Pusat

Pemkab Kukar telah menyiapkan lahan sekitar tujuh hektare di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Fasilitas pendidikan yang direncanakan memiliki gedung empat lantai itu ditargetkan menampung hingga 2.500 siswa dari keluarga kelompok desil 1 dan 2.

Gambar

Adakata.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak. Fasilitas pendidikan tersebut direncanakan memiliki kapasitas hingga 2.500 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Rinda Desianti, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah kebutuhan awal, baik dari sisi lahan maupun administrasi. Lokasi yang disiapkan memiliki luas sekitar tujuh hektare, sedangkan pembangunan fisik masih menunggu realisasi anggaran dari pemerintah pusat.

“Insyaallah kita sudah siap dari sisi fisik dan administrasi di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak. Tinggal kita tunggu pembangunan dari pusat karena anggarannya berasal dari pusat,” ujar Rinda, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, terdapat perubahan rencana kapasitas dan desain bangunan Sekolah Rakyat tersebut. Pada tahap awal, fasilitas itu dirancang untuk menampung sekitar 1.500 orang dengan gedung dua lantai. Namun, berdasarkan informasi terakhir yang diterimanya, kapasitas ditingkatkan menjadi 2.500 orang dengan bangunan empat lantai.

Program Sekolah Rakyat ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan 2 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Rinda menilai, akses pendidikan menjadi salah satu upaya penting untuk membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Sebelum pembangunan di Muara Badak direalisasikan, Dinsos Kukar juga telah mengusulkan 26 anak untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat yang berlokasi di Palaran. Namun, hingga kini keberangkatan mereka belum terlaksana karena sekolah tersebut masih menghadapi kendala keterbatasan pasokan air.

“Kita sudah menitipkan 26 anak untuk sekolah di Palaran, tetapi sampai sekarang belum berangkat karena ada keterbatasan air di sana,” ungkapnya.

Rinda menambahkan, penetapan kapasitas serta pembangunan Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah kabupaten berperan mendukung kesiapan dan pelaksanaan program di daerah.

Dengan kesiapan lahan dan administrasi yang telah dilakukan, Pemkab Kukar berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Muara Badak dapat segera direalisasikan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kukar. (Am/Advdiskominfokukar)

Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Adakata.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *