Adakata.id, Sangatta – Masyarakat maupun aparatur perangkat daerah (PD) yang mengurus administrasi di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur (Setkab Kutim) kini dapat mengakses layanan melalui satu loket. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menghadirkan Unit Layanan Terpadu (ULT) untuk menyederhanakan alur pelayanan dan mengurangi kebutuhan pemohon mendatangi sejumlah bagian.
ULT mulai beroperasi pada Senin (9/11/2026) dengan menempati loket di bagian depan Kantor Setkab Kutim. Fasilitas ini menjadi pusat penerimaan dan pengambilan dokumen untuk berbagai kebutuhan administrasi di lingkungan sekretariat.
Kepala Bagian Umum Setkab Kutim melalui Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda, Widiyanto, menjelaskan ULT dibentuk agar pemohon tidak perlu lagi mendatangi langsung bagian yang menangani setiap urusan.

“Dengan adanya ULT ini, masyarakat maupun aparatur dari perangkat daerah cukup menyampaikan keperluannya melalui satu pintu. Jika pelayanan bisa diselesaikan di depan, tidak perlu lagi diarahkan ke bagian-bagian lain,” jelas Widiyanto saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026).
Saat ini, ULT mengakomodasi enam jenis layanan dari Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi, serta Bagian Umum. Selain itu, tersedia loket khusus untuk pelayanan keterbukaan informasi publik.
Berbagai kebutuhan administrasi dapat disampaikan melalui loket tersebut. Di antaranya pengajuan surat peminjaman ruangan, permintaan nomor surat, hingga penyerahan dokumen yang membutuhkan tanda tangan pimpinan. Setelah diproses oleh bagian berwenang, dokumen dapat diambil kembali melalui loket yang sama.
Layanan satu pintu ini juga mencakup urusan administrasi di Bagian Kesejahteraan Rakyat. Marbot, imam masjid, dan rohaniawan yang perlu melengkapi persyaratan administrasi kini cukup menyerahkan berkas melalui loket ULT.
Meski penerimaan dokumen dipusatkan, proses penyelesaian tetap mengikuti mekanisme masing-masing urusan. Berkas yang membutuhkan persetujuan atau koordinasi pimpinan akan diteruskan kepada bagian terkait sesuai kewenangannya.
Widiyanto mengatakan, pola pelayanan tersebut diharapkan membuat proses administrasi lebih cepat dan efisien. Pemohon juga memiliki kepastian mengenai tempat untuk menyampaikan kebutuhan tanpa harus mencari sendiri bagian yang dituju.
“Harapan kami, pelayanan yang diberikan Sekretariat Kabupaten semakin cepat, efisien, dan memudahkan masyarakat. Jadi, masyarakat tidak perlu bingung harus ke mana karena cukup datang ke satu tempat untuk mendapatkan pelayanan,” ujarnya.
Untuk mendukung operasional ULT, Bagian Umum telah melakukan sosialisasi kepada petugas. Penyiapan sumber daya manusia juga terus dilakukan agar setiap petugas memahami alur pelayanan dan jenis layanan yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, hingga saat ini pembekalan tersebut belum melalui pelatihan formal.
Pembentukan ULT juga menjadi bagian dari pembenahan tata kelola organisasi. Dalam penilaian kematangan organisasi, keberadaan front office atau bagian penerima layanan menjadi salah satu indikator untuk memastikan pelayanan lebih tertib, terarah, dan mudah diakses.
Widiyanto menambahkan, ULT saat ini masih terbatas pada pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Kabupaten. Sementara itu, integrasi dengan layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih memerlukan koordinasi lebih lanjut. (Adv/Ar)






