Adakata.id, Sangatta – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) mulai menarik minat sejumlah calon investor. Namun, peluang tersebut masih perlu diikuti pembenahan regulasi, infrastruktur, dan tata kelola kawasan agar ketertarikan investor dapat berlanjut menjadi investasi nyata.
Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan, saat ini terdapat dua perusahaan yang telah beroperasi di kawasan tersebut. Sementara itu, tiga calon investor lainnya tengah menjajaki peluang pengembangan usaha di sektor industri pengolahan dan energi.
Perkembangan itu disampaikan Ardiansyah setelah mendampingi kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim ke kawasan KEK Maloy, Senin (2/11/2026).
Salah satu rencana investasi yang sedang dijajaki berasal dari perusahaan asal China yang tertarik mengembangkan industri gasifikasi batu bara. Selain itu, terdapat pula minat investasi di sektor pengembangan produk baterai litium.

“Untuk perkembangan investasi, saat ini sudah ada dua perusahaan yang eksis masuk di sana. Kemudian ada sekitar tiga investor yang sedang bersiap untuk masuk ke kawasan Maloy,” ungkap Ardiansyah.
Meski demikian, ketiga calon investor tersebut masih berada dalam tahap komunikasi dan penjajakan. Pemkab Kutim berharap minat tersebut dapat segera berlanjut ke tahap realisasi sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
Menurut Ardiansyah, keberhasilan pengembangan KEK Maloy tidak cukup diukur dari jumlah perusahaan yang masuk atau besarnya modal yang ditanamkan. Investasi juga harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan memberikan nilai tambah bagi sumber daya daerah.
Di sisi lain, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar kawasan tersebut lebih siap menerima investasi. Beberapa di antaranya menyangkut kepastian pemanfaatan lahan, kesiapan infrastruktur, serta pembenahan tata kelola badan pengelola kawasan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah aturan penyewaan lahan. Ardiansyah menyebut Pemkab Kutim telah menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai skema sewa lahan sejak 2022. Namun, ketentuan tersebut dinilai perlu dievaluasi, terutama terkait besaran tarif sewa yang berlaku.
“Perbup mengenai sewa lahan itu sudah disiapkan sejak 2022. Sekarang perlu kita evaluasi kembali, terutama terkait nilai sewanya, agar skema yang diterapkan tetap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan investasi,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan pemanfaatan lahan harus memberikan kepastian bagi calon investor tanpa mengabaikan kepentingan pemerintah sebagai pengelola aset daerah. Skema yang diterapkan diharapkan tidak menjadi penghambat masuknya perusahaan ke kawasan Maloy.
Selain regulasi lahan, kesiapan infrastruktur juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Ardiansyah menyebut sejumlah fasilitas telah ditinjau, termasuk kantor badan pengelola, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan instalasi pengolahan air (IPA).
Berdasarkan hasil peninjauan, fasilitas penyediaan air dinilai cukup memadai. Namun, kondisi jalan masih membutuhkan perhatian. Ardiansyah menjelaskan, penanganan infrastruktur jalan di kawasan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim sehingga memerlukan koordinasi antarpemerintah.
Persoalan lain yang perlu dibenahi adalah kejelasan rencana bisnis atau business plan badan pengelola MBTK. Menurut Ardiansyah, pengembangan kawasan ekonomi khusus tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan lahan dan fasilitas. Diperlukan strategi pengelolaan, pemasaran investasi, target pengembangan, hingga tahapan pembangunan yang terukur.
Karena itu, evaluasi terhadap badan pengelola MBTK dinilai perlu dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Kaltim. Pembenahan tersebut diperlukan agar arah pengembangan kawasan dan pembagian tanggung jawab antarpihak menjadi lebih jelas.
“Evaluasi MBTK perlu dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Termasuk bagaimana bisnis plan-nya, pengelolaan kawasan, dan hal-hal lain yang perlu dibenahi agar kawasan ini bisa berkembang lebih optimal,” ujarnya.
Ardiansyah mengingatkan, munculnya minat tiga calon investor harus diikuti langkah konkret dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan badan pengelola. Pembenahan kawasan perlu dipercepat agar peluang investasi tidak berhenti pada tahap pembicaraan.
“Kalau kita ingin investor masuk, tentu kawasan harus dipersiapkan dengan baik. Regulasi harus jelas, infrastrukturnya mendukung, dan pengelolaannya juga harus dievaluasi,” tutupnya. (Adv/Ar)









