Adakata.id, Tenggarong – Camat Anggana, Rokip, langsung memprioritaskan penanganan dampak musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah dilantik Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri pada pekan lalu.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketersediaan air bersih bagi masyarakat pesisir. Penurunan debit Sungai Mahakam disebut mendorong intrusi air laut lebih jauh ke wilayah daratan, sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan air tawar yang dimanfaatkan masyarakat.
“Fokus utama kita saat ini adalah bergerak cepat menghadapi dampak musim kemarau dan ancaman Karhutla, terutama menjawab kebutuhan dasar air masyarakat pesisir,” kata Rokip saat diwawancarai awak media, Senin (21/9/2026).
Rokip mengatakan, kondisi surutnya aliran Sungai Mahakam membuat pengaruh air laut semakin masuk ke wilayah sungai. Kondisi tersebut berdampak terhadap kualitas dan ketersediaan air tawar, khususnya bagi masyarakat di kawasan pesisir Anggana dan sekitarnya.
Untuk merespons kondisi tersebut, pihak kecamatan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta instansi penyedia air bersih. Salah satu langkah yang didorong adalah penyaluran bantuan air bersih kepada warga terdampak.
“Kami sudah melakukan koordinasi awal dengan OPD teknis. Bantuan distribusi air bersih ini terus kita dorong agar segera terealisasi bagi warga yang terdampak di Anggana,” jelasnya.
Selain krisis air bersih, ancaman karhutla juga menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Kondisi kemarau membuat sejumlah wilayah memiliki risiko kebakaran lebih tinggi sehingga diperlukan koordinasi penanganan bersama lintas instansi.
Rokip mengatakan penanganan persoalan tersebut tidak hanya diarahkan untuk menghadapi kondisi darurat. Kecamatan Anggana juga mulai memetakan kebutuhan pembangunan jangka panjang, khususnya terkait infrastruktur dasar di kawasan pesisir.
Salah satunya adalah pemenuhan jaringan air bersih secara permanen. Keandalan pasokan listrik di kawasan pesisir juga menjadi bagian dari kebutuhan yang akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Kami akan koordinasikan secara optimal terkait listrik dan air bersih ini. Bila memungkinkan, kami siap mendorong rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kaltim untuk memastikan solusi jangka panjang bagi kawasan pesisir Anggana,” tegas Rokip.
Menurutnya, pembenahan fasilitas umum dan infrastruktur dasar diperlukan agar masyarakat di kawasan pesisir dapat memperoleh akses terhadap layanan dasar secara lebih berkelanjutan.
Langkah tersebut akan didorong melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, OPD teknis, hingga DPRD Kaltim jika diperlukan. (Am/Advdiskominfokukar)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Adakata.id
