
Adakata.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menargetkan seluruh guru memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah menyiapkan program beasiswa, peningkatan kompetensi guru pendidikan inklusi, hingga pendidikan Bahasa Kutai bagi 100 tenaga pendidik.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menyampaikan hal itu saat menghadiri kegiatan PGRI di Kutim. Ia menegaskan, perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana sekolah, tetapi juga peningkatan kualitas serta kesejahteraan guru.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memiliki kepedulian yang begitu besar terhadap dunia pendidikan. Komitmen kita adalah bagaimana menyejahterakan dan membahagiakan para guru. Ini diwujudkan melalui pemberian insentif serta upaya merelokasi atau menata penempatan guru agar dapat lebih dekat dengan keluarga,” ungkapnya.
Selain kesejahteraan, peningkatan kualifikasi akademik menjadi salah satu prioritas. Melalui program beasiswa, guru yang belum memenuhi kualifikasi sarjana didorong melanjutkan pendidikan agar memiliki kualifikasi sesuai ketentuan.
“Harapan kita, tidak ada lagi guru di Kutai Timur yang belum sarjana. Pemerintah daerah berupaya memberikan kesempatan melalui program beasiswa agar kualifikasi dan kompetensi guru terus meningkat,” jelas Mulyono.
Pemenuhan tenaga pendidik dengan kompetensi khusus juga menjadi perhatian Disdikbud Kutim. Salah satunya melalui penguatan pendidikan inklusi untuk mendukung layanan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah umum.
Pemerintah daerah menargetkan minimal satu guru inklusi tersedia di setiap sekolah. Dengan demikian, peserta didik berkebutuhan khusus diharapkan memperoleh pendampingan dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Untuk mendukung target tersebut, Disdikbud Kutim memfasilitasi peningkatan kualifikasi guru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) jenjang magister pendidikan inklusi yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Pada 2024, sebanyak 191 guru mengikuti program tersebut. Program kemudian dilanjutkan dengan 300 guru pada angkatan berikutnya. Hingga 2026, sebanyak 297 peserta dilaporkan telah menyelesaikan pendidikan.
Di sisi lain, Disdikbud Kutim juga mendorong penguatan kompetensi guru Bahasa Kutai. Program ini menjadi bagian dari upaya memasukkan Bahasa Kutai sebagai muatan lokal di sekolah sekaligus menjaga keberlanjutan bahasa dan budaya daerah.
Pada 2026, sebanyak 100 guru dikirim untuk mengikuti pendidikan Bahasa Kutai. Program tersebut menjadi tahap awal dalam menyiapkan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus untuk mengajarkan bahasa daerah di sekolah.
Tak hanya menyasar peningkatan kapasitas guru, Pemkab Kutim juga menyatakan dukungan terhadap organisasi profesi PGRI. Dukungan itu diwujudkan melalui alokasi anggaran setiap tahun untuk menunjang partisipasi guru dalam Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porsenijar), serta dukungan terhadap keberadaan gedung PGRI sebagai pusat aktivitas organisasi.
Mulyono menilai, PGRI merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun dunia pendidikan. Karena itu, organisasi tersebut perlu terus diperkuat sebagai wadah pengembangan potensi, peningkatan solidaritas, sekaligus penyaluran aspirasi para guru.
Melalui berbagai program tersebut, Pemkab Kutim berharap peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dapat berjalan beriringan dengan upaya memperbaiki kesejahteraan serta pemerataan layanan pendidikan. (Adv/Ar)












