
Adakata.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menjajaki pembangunan jalan penghubung antardaerah. Rencana ini diharapkan dapat membuka akses wilayah yang selama ini sulit dijangkau sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Penjajakan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Kamis (5/11/2026). Rombongan Pemkab Kukar yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono diterima langsung Wakil Bupati Kutim Mahyunadi.
Salah satu jalur yang menjadi pembahasan adalah ruas jalan dari Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, menuju Desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kukar. Jalur tersebut dinilai strategis untuk membuka keterisolasian wilayah, memperpendek jarak tempuh, serta memperlancar distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, kami menyambut baik tawaran kerja sama ini. Pembangunan jalan penghubung akan sangat membantu masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah paling ujung Kutai Timur. Ini peluang yang baik dan perlu segera kita tindak lanjuti,” kata Mahyunadi.
Namun, menurut Mahyunadi, rencana pembangunan tersebut perlu disertai kejelasan pembagian tanggung jawab antara kedua pemerintah daerah. Keterlibatan perusahaan yang wilayah operasionalnya dilalui trase jalan juga dinilai penting untuk mendukung realisasi pembangunan.
“Kita perlu membahas dengan jelas tanggung jawab masing-masing daerah. Perusahaan yang wilayahnya dilalui jalan juga perlu diajak bekerja sama. Pola yang sudah dilakukan Kutai Kartanegara dalam melibatkan perusahaan bisa kita pelajari dan terapkan,” ujarnya.
Untuk mempercepat pembahasan, Mahyunadi meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dari kedua daerah segera berkoordinasi. Pembahasan tersebut mencakup penentuan trase jalan, pembagian kewenangan, dukungan perusahaan, hingga kebutuhan teknis pembangunan.
“Saya minta dinas pekerjaan umum kedua daerah segera berkoordinasi dan saling bertukar informasi. Jangan sampai pertemuan ini berhenti sebagai pembicaraan saja,” tegasnya.
Penjajakan ini menjadi langkah awal kerja sama pembangunan infrastruktur lintas daerah. Realisasinya masih memerlukan pembahasan teknis dan kesepakatan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak agar rencana pembukaan akses tersebut benar-benar dapat diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Adv/Ar)







