
Adakata.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersiap menerapkan pidana kerja sosial sebagai salah satu alternatif pemidanaan bagi pelaku tindak pidana tertentu. Persiapan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkab Kutim dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur.
PKS tersebut ditandatangani Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Kepala Kejari Kutim Tutuko Wahyu Minulyo di Kantor Bupati Kutim, beberapa hari lalu.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok. Melalui skema tersebut, terpidana yang memenuhi ketentuan dapat menjalani hukuman dengan melakukan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kajari Kutim Tutuko Wahyu Minulyo mengatakan, pendekatan ini mengedepankan pembinaan sekaligus memberikan kesempatan kepada terpidana untuk berkontribusi kepada lingkungan sosial.
“Melalui pendekatan ini, terpidana diharapkan tetap dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui pekerjaan yang bermanfaat tanpa menerima imbalan finansial,” kata Tutuko.
Bupati Ardiansyah menyatakan Pemkab Kutim siap mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Ia meminta setiap instansi mulai menyiapkan lokasi, jenis pekerjaan, serta petugas yang akan mendampingi terpidana selama menjalani pidana kerja sosial.
“Jadi, perangkat daerah harus siap apabila nantinya ada penempatan terpidana untuk melaksanakan kerja sosial. Kita perlu menyiapkan tempat, jenis pekerjaan, serta petugas yang mendampingi. Tentunya semua harus dikoordinasikan dengan kejaksaan agar pelaksanaannya berjalan tertib dan sesuai ketentuan,” ujar Ardiansyah.
Dalam pelaksanaannya, pekerjaan sosial yang diberikan harus bersifat edukatif, bermartabat, tidak membahayakan keselamatan, serta tidak boleh dikomersialkan. Perangkat daerah juga diwajibkan menunjuk petugas pendamping khusus untuk menerima, mengarahkan, mencatat kehadiran, dan melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan terpidana.
Berdasarkan PKS tersebut, Pemkab Kutim melalui perangkat daerah, kecamatan, hingga desa dan kelurahan bertugas menyediakan lokasi kerja sosial sekaligus menunjuk petugas pendamping. Sementara itu, Kejari Kutim bertanggung jawab terhadap pelaksanaan eksekusi putusan, pengawasan dari aspek hukum, serta pemberian asistensi teknis.
Sebagai tahap awal, Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan disiapkan menjadi lokasi proyek percontohan atau pilot project penerapan pidana kerja sosial.
Jenis pekerjaan nantinya disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian terpidana. Kegiatan yang diprioritaskan antara lain pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti pemeliharaan kebersihan lingkungan dan fasilitas umum.
Adapun pelaksanaan pidana kerja sosial diatur dengan batas maksimal delapan jam dalam sehari dan dapat diangsur dalam jangka waktu paling lama enam bulan. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar terpidana tetap memiliki kesempatan menjalankan mata pencahariannya.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Kutim dan Kejari berharap penerapan pidana kerja sosial dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Adv/Ar)






