Adakata.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mencatat penurunan angka unmet need atau kebutuhan ber-KB yang belum terlayani hingga 2,92 persen per September 2026. Angka tersebut turun dibandingkan capaian 2025 yang berada di level 4,98 persen.
Penurunan tersebut sejalan dengan peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis yang diperluas Pemkab Kukar melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB). Pelayanan tersebut didukung melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kepala DP2KB Kukar Maman Setiawan mengatakan, meski tidak terdapat alokasi khusus dari APBD murni untuk operasional pelayanan KB tersebut, pihaknya mengoptimalkan dukungan DAK untuk menjangkau masyarakat di 20 kecamatan.
“Seluruh operasional pelayanan KB gratis ini kita gerakkan mengandalkan alokasi DAK. Kita membaginya ke dalam beberapa momentum pelayanan di lapangan, seperti IUD, implan, hingga suntik, agar masyarakat mendapatkan akses kontrasepsi secara merata,” kata Maman saat menghadiri pelayanan KB di Puskesmas Rapak Mahang, Tenggarong, Jumat (2/10/2026).
Menurut Maman, perluasan pelayanan tersebut turut diikuti peningkatan jumlah peserta KB aktif di Kukar. Pada 2025, jumlah peserta KB aktif tercatat sebanyak 77.096 akseptor. Angka itu meningkat menjadi 88.556 akseptor hingga akhir September 2026.
Peningkatan juga terlihat pada penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), seperti IUD dan implan. Porsi peserta KB yang menggunakan MKJP naik dari 19,74 persen atau 15.220 akseptor pada 2025 menjadi 21,54 persen atau 19.079 akseptor per September 2026.
Maman mengatakan, peningkatan akses dan penggunaan metode kontrasepsi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengendalikan angka kelahiran sekaligus memperkuat perencanaan keluarga.
“Langkah ini penting untuk mengontrol angka kelahiran Total Fertility Rate di kisaran rata-rata ideal 2,13 anak per keluarga, sehingga kualitas pengasuhan di setiap rumah tangga di Kukar benar-benar terjamin,” pungkasnya.
DP2KB Kukar terus mendorong pemerataan layanan KB melalui fasilitas kesehatan dan kegiatan pelayanan langsung di lapangan. Selain memperluas akses kontrasepsi, program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga. (Am/Advdiskominfokukar)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Adakata.id
