Adakata.id, Tenggarong – Rencana penataan kawasan bantaran Sungai Tenggarong tidak hanya berfokus pada pemindahan permukiman warga. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) juga perlu memastikan penanganan fisik sungai, seperti pembangunan turap dan pengerukan, berjalan beriringan agar penataan kawasan dapat mendukung upaya pengendalian banjir.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rencana penataan kawasan perkotaan Tenggarong yang dibahas saat kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, Jumat (6/11/2026).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah skema penataan, mulai dari proses relokasi warga hingga penataan kawasan setelah permukiman dipindahkan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS), terutama karena pembangunan turap dan pengerukan sungai berada di luar kewenangan penuh pemerintah kabupaten.
“Kewenangan kita itu tidak menyeluruh dalam proses penataan ini, karena ada kewenangan dari BWS untuk membuat turap dan pengerukan sungai. Kita berada di wilayah di atasnya,” ungkapnya.
Karena itu, Pemkab Kukar berupaya menyelaraskan pembagian tugas dan kesiapan masing-masing pihak sebelum penataan dilaksanakan. Aulia menilai relokasi warga perlu diikuti penanganan kawasan bantaran sungai agar tujuan penataan tidak berhenti pada pemindahan permukiman semata.
Tanpa penanganan fisik sungai, relokasi dikhawatirkan tidak menjawab persoalan utama di kawasan tersebut. Masyarakat juga berpotensi mempertanyakan tujuan pemindahan apabila kondisi bantaran sungai tidak mengalami perubahan setelah warga meninggalkan lokasi.
Dalam rencana tersebut, terdapat sekitar 150 rumah warga yang masuk dalam kawasan penataan. Pemkab Kukar telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi relokasi, yakni di Mangkrawang dan Jongkang. Hunian pengganti direncanakan berupa rumah tapak tipe 36.
Aulia menegaskan, penataan kawasan Tenggarong sebagai etalase Kabupaten Kukar merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Meski demikian, prosesnya harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan bantaran sungai.
Melalui koordinasi lintas kewenangan tersebut, Pemkab Kukar berharap proses relokasi dapat berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur sungai. Dengan demikian, penataan tidak hanya menghasilkan kawasan permukiman yang lebih tertata, tetapi juga mendukung upaya pengendalian banjir di wilayah perkotaan Tenggarong. (Am/Advdiskominfokukar)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Adakata.id
