Adakata.id, Tenggarong – Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengingatkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pengelola destinasi agar menjadikan keselamatan wisatawan sebagai prioritas. Pengelola juga diminta menyiapkan langkah mitigasi bencana secara berkelanjutan, bukan hanya ketika memasuki musim kemarau atau saat risiko kebakaran meningkat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispar Kukar, Awang Agus Dharmawan, mengatakan imbauan mitigasi telah disampaikan kepada pengelola destinasi wisata, terutama objek wisata yang berada di bawah pengelolaan pemerintah kabupaten.
Menurutnya, upaya pencegahan harus menjadi bagian dari pengelolaan destinasi sehari-hari. Hal ini penting karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga pengelola perlu mengantisipasi berbagai potensi risiko sejak dini.
“Mitigasi risiko sudah kami sampaikan sejak jauh-jauh hari, bukan hanya ketika musim kemarau atau saat kondisi rawan kebakaran seperti sekarang. Sebab, bencana tidak bisa diprediksi dan upaya mitigasi perlu dilakukan setiap saat,” ujarnya.
Perhatian terhadap mitigasi tersebut turut berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan wisata Batu Dinding. Awang menjelaskan, penanganan kebakaran menjadi kewenangan instansi terkait, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Namun, hingga wawancara dilakukan, ia mengaku belum menerima laporan mengenai luas kawasan yang terdampak kebakaran. Karena itu, informasi mengenai dampak karhutla di destinasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari instansi yang menangani langsung.
Selain mengantisipasi bencana, Dispar Kukar juga mendorong Pokdarwis memperhatikan aspek perlindungan wisatawan, termasuk melalui keikutsertaan pengunjung dalam program asuransi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan perhatian terhadap keselamatan selama kegiatan wisata berlangsung.
Awang menambahkan, Dispar Kukar terus melakukan pembinaan terhadap Pokdarwis melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan sertifikasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia diharapkan dapat membantu pengelola menjalankan destinasi secara lebih profesional, termasuk dalam menghadapi potensi risiko di lapangan.
Di sisi lain, kesiapan destinasi juga berkaitan dengan ketersediaan akses dan sarana prasarana yang memadai. Awang menyebut masih terdapat sejumlah objek wisata dengan kondisi akses jalan yang belum memadai sehingga memerlukan perhatian dan koordinasi lintas perangkat daerah.
Penanganannya, kata dia, perlu disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi, termasuk perangkat daerah yang menangani perumahan dan kawasan permukiman untuk akses jalan lingkungan.
Menurut Awang, pengelolaan destinasi wisata tidak cukup hanya mengandalkan daya tarik objek dan pelayanan kepada pengunjung. Aspek keselamatan, kesiapan pengelola, mitigasi bencana, serta dukungan infrastruktur juga perlu diperhatikan agar aktivitas wisata dapat berlangsung dengan lebih aman dan nyaman. (Am/Advdiskominfokukar)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Adakata.id
