
Adakata.id, Sangatta – Sekretariat Kabupaten Kutai Timur (Setkab Kutim) mulai mengoperasikan Unit Layanan Terpadu (ULT) sejak Senin (9/11/2026). Kehadiran layanan ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat maupun perangkat daerah (PD) yang membutuhkan pelayanan administrasi di lingkungan Setkab Kutim.
Melalui ULT, pemohon cukup menyerahkan berkas dan mengambil hasil pengurusan melalui satu loket yang berada di bagian depan kantor. Dengan mekanisme tersebut, pemohon tidak perlu lagi mendatangi langsung setiap bagian yang menangani urusan administrasi.
Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda Bagian Umum Setkab Kutim, Widiyanto, mengatakan ULT menjadi pintu masuk pelayanan administrasi agar proses pengurusan lebih praktis dan terarah.
“Dengan adanya ULT ini, masyarakat maupun aparatur dari perangkat daerah cukup menyampaikan keperluannya melalui satu pintu. Jika pelayanan bisa diselesaikan di depan, tidak perlu lagi diarahkan ke bagian-bagian lain,” kata Widiyanto.
ULT mencakup enam bagian di lingkungan Setkab Kutim, yakni Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa, Organisasi, serta Umum. Selain itu, tersedia satu loket khusus untuk pelayanan keterbukaan informasi publik.
Adapun jenis layanan yang tersedia meliputi pengajuan surat permohonan peminjaman ruangan, permintaan nomor surat, hingga pengurusan dokumen yang membutuhkan tanda tangan pimpinan. Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat juga terintegrasi dalam ULT, termasuk pengurusan persyaratan bagi marbot, imam masjid, dan rohaniawan.
Meski seluruh penerimaan berkas dipusatkan di satu loket, Widiyanto menjelaskan penyelesaian dokumen tetap mengikuti mekanisme masing-masing bagian. Terutama untuk urusan yang membutuhkan persetujuan maupun koordinasi dengan pimpinan.
“Harapan kami, pelayanan yang diberikan Sekretariat Kabupaten semakin cepat, efisien, dan memudahkan masyarakat. Jadi, masyarakat tidak perlu bingung harus ke mana karena cukup datang ke satu tempat untuk mendapatkan pelayanan,” ujarnya.
Untuk mendukung operasional ULT, Bagian Umum telah melakukan sosialisasi kepada petugas yang ditempatkan di loket pelayanan. Namun, pembekalan tersebut belum dilakukan melalui pelatihan formal.
Pembentukan ULT juga menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola organisasi di lingkungan Setkab Kutim. Keberadaan front office atau loket pelayanan terpadu menjadi salah satu indikator dalam penilaian kematangan organisasi.
Widiyanto menambahkan, ULT saat ini masih terbatas pada pelayanan internal Setkab Kutim. Sementara itu, integrasi layanan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
Dengan demikian, ULT diharapkan menjadi langkah awal untuk menghadirkan pelayanan administrasi yang lebih mudah diakses, sekaligus memperbaiki efektivitas pelayanan di lingkungan Setkab Kutim. (Adv/Ar)












